Latar Belakang Kasus
Kota Binjai, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya skandal korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah setempat. Kasus ini berhubungan dengan dana bagi hasil sawit senilai Rp 14,9 miliar yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Skandal ini menyentuh hati masyarakat, yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang seharusnya melayani kepentingan publik.
Penanganan kasus ini dimulai ketika masyarakat melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran. Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai segera merespons laporan tersebut dengan melakukan penyidikan. Hasilnya, seorang pejabat tinggi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berinisial RIP, ditahan.
“Ini adalah langkah positif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Kami berharap semua pelaku korupsi dapat diusut tuntas,” ungkap seorang aktivis yang mengawasi perkembangan kasus ini.
Proses Penyelidikan
Penyelidikan resmi dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: Print-03.a/L.2.11/Fd.2/10/2025 pada 6 Oktober 2025. Dalam waktu singkat, pihak kejaksaan berhasil mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan adanya penyalahgunaan anggaran. RIP, yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), diduga terlibat dalam pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing, penyidikan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum dan proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Kami menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang seharusnya dilaksanakan,” katanya.
Pada tahun anggaran 2023, Pemkot Binjai menerima dana sebesar Rp 7,9 miliar untuk tujuh paket kegiatan, tetapi seluruh paket itu tidak dilaksanakan sesuai rencana. Pada tahun 2024, kembali diterima dana Rp 6,9 miliar untuk lima kegiatan, yang juga mengalami nasib serupa.
Tersangka Lain yang Terlibat
Selain RIP, kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu SFPZ sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TSD dari unsur penyedia atau rekanan. Ketiga tersangka ini kini ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Kami akan memastikan bahwa semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Noprianto.
Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya yang berpotensi melakukan tindakan serupa. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas,” tambahnya.
Masyarakat pun mengawasi perkembangan kasus ini dengan harapan ada keadilan bagi mereka. “Kami ingin melihat tindakan nyata dari pihak berwenang,” ungkap seorang warga yang aktif dalam gerakan anti-korupsi.
Temuan Kecurangan
Dalam penyidikan, pihak kejaksaan menemukan beberapa kejanggalan serius. Salah satunya adalah adanya dua proyek fiktif yang tidak pernah dikerjakan, tetapi uang muka telah ditarik seluruhnya. Proyek tersebut meliputi pemeliharaan berkala jalan di Jalan Samanhudi dan Jalan Gunung Sinabung, dengan total nilai kontrak sekitar Rp 4 miliar.
“Ini sungguh ironis. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan,” ujar Noprianto. Selain itu, ditemukan juga keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Dari sepuluh proyek yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2024, kenyataannya baru rampung sekitar Mei 2025.
Manipulasi juga terjadi dalam berita acara serah terima, di mana pekerjaan yang seharusnya belum selesai dipalsukan seolah-olah telah selesai. “Kami menemukan tanda tangan yang dipalsukan dalam dokumen,” tegas Noprianto.
Kerugian Negara yang Dihitung
Dari hasil penghitungan tim ahli yang diturunkan untuk mengecek mutu dan volume pekerjaan, ditemukan bahwa proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kerugian negara diestimasi mencapai Rp 2,6 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
“Ini adalah kerugian yang sangat signifikan. Kami akan berupaya untuk mengembalikan kerugian ini,” jelas Noprianto. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendapatkan kembali uang negara yang hilang.
Kejaksaan berkomitmen untuk menyelidiki lebih lanjut aliran dana yang tidak wajar dan menemukan semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini. “Kami akan menelusuri semua jejak dan memastikan bahwa semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Reaksi Masyarakat dan Aktivis
Kabar mengenai skandal ini langsung memicu reaksi dari masyarakat dan aktivis. Banyak yang merasa kecewa dan marah terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. “Kami sudah lelah dengan berita tentang korupsi. Kami ingin perubahan nyata,” ujar seorang aktivis sosial.
Masyarakat Binjai menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kami ingin melihat penggunaan dana publik yang efektif dan akuntabel. Ini adalah uang kami,” kata seorang warga yang aktif dalam organisasi sosial di Binjai.
Pihak pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita butuh sistem yang lebih baik agar dana publik dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap seorang tokoh masyarakat.
Harapan untuk Perbaikan
Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat berharap ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami ingin Pemkot Binjai lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan dana publik,” ungkap seorang anggota DPRD setempat.
Kasus ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. “Kami tidak ingin lagi mendengar berita tentang korupsi yang merugikan rakyat,” tambahnya.
Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan penggunaan dana bagi hasil di daerah, agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. “Kita semua harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran,” seru seorang pengamat kebijakan publik.
Penutup
Kasus korupsi di Pemkot Binjai ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai menunjukkan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Masyarakat berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan dan bahwa transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
