Peningkatan Status Kasus
Pada 22 November 2025, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa mereka telah resmi meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar. Hal ini mengundang perhatian masyarakat luas, terutama para petani yang sangat bergantung pada program pemerintah untuk menyediakan bibit unggul.
Menurut Rachmat Supriady, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel, pengumuman ini dibuat setelah tim penyidik menemukan sejumlah informasi yang mengarah pada penyimpangan anggaran. “Pengusutan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Situasi ini menambah kekhawatiran di kalangan petani. “Kami butuh kepastian bahwa dana ini akan dipakai untuk kepentingan pertanian, bukan justru dinikmati oleh segelintir orang,” ujar seorang petani asal Sulsel.
Penggeledahan di Tiga Lokasi
Sebagai langkah awal, Kejati Sulsel melakukan penggeledahan di tiga lokasi strategis: Kantor Dinas Tanaman Pangan, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Gowa. Tindakan ini diambil untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyidikan.
“Penggeledahan ini sangat penting untuk mendapatkan dokumen dan informasi yang berhubungan dengan proyek pengadaan bibit nanas,” lanjut Rachmat. Pihaknya yakin bahwa langkah ini akan membantu menegakkan keadilan.
Selama penggeledahan, penyidik berhasil menyita berbagai dokumen penting, seperti kontrak kerja, laporan keuangan, hingga bukti transaksi yang diduga mencurigakan. “Dokumen-dokumen ini akan menjadi bahan analisis untuk membuktikan adanya penyimpangan,” imbuhnya.
Indikasi Mark Up Harga
Salah satu fokus penyidikan adalah dugaan mark up harga dalam pengadaan ini. Jaksa menilai bahwa harga bibit yang dibayarkan oleh pemerintah lebih tinggi dibandingkan harga pasar. “Kami memiliki indikasi bahwa ada kejanggalan dalam harga yang ditetapkan,” ungkap Rachmat.
Jaksa berpendapat bahwa penyimpangan ini dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi keuangan negara. Seorang analis ekonomi lokal mengungkapkan kekhawatirannya. “Jika dana yang seharusnya digunakan untuk membantu petani malah disalahgunakan, maka bukan hanya keuangan negara yang rugi, tetapi juga keberlangsungan sektor pertanian,” ujarnya.
Penyelidikan ini bertujuan untuk menelusuri potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyalahgunaan anggaran. “Kami akan mengecek semua bukti yang ada dan mencari tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.
Reaksi dari Aktivis dan Masyarakat
Berita tentang pengusutan ini membuat berbagai kalangan, terutama aktivis anti-korupsi, memberikan respons positif. “Kami mendukung penuh tindakan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini. Korupsi harus diminimalisir, terutama di sektor yang sangat vital seperti pertanian,” ujar seorang aktivis lokal.
Masyarakat pun menunjukkan kepedulian terhadap masalah ini. “Kami ingin melihat tindakan konkret dari pihak berwajib. Harapan kami, siapa pun yang terlibat dalam penyelewengan ini harus dihadapkan ke pengadilan,” kata seorang tokoh masyarakat.
Petani juga mengungkapkan harapan agar penyelidikan ini bisa menyelamatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. “Kami butuh bibit yang berkualitas dan bantuan yang tepat sasaran. Kami tidak ingin melihat lagi praktik korupsi dalam proyek pemerintah,” tambahnya.
Tindakan Kepolisian dan Kejaksaan
Penegakan hukum yang kuat menjadi salah satu aspek yang penting untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa depan. “Kami berharap Kejaksaan bisa memberikan laporan berkala kepada masyarakat mengenai perkembangan penyidikan ini,” ungkap seorang anggota dewan.
Pihak Kejaksaan juga berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan serius. “Masyarakat perlu tahu bahwa setiap tindakan korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja. Kami berjanji untuk menindaklanjuti setiap penyimpangan yang ditemukan,” kata Rachmat.
Saat ini, Pemerintah Daerah diminta untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana publik. “Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang rakyat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas seorang ekonom.
Pentingnya Transparansi
Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi inti dari solusi untuk menghindari penyelewengan. Banyak pihak menyerukan agar ada reformasi dalam sistem pengadaan, sehingga lebih sulit terjadi praktik korupsi. “Kami perlu sistem yang lebih baik untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif,” kata seorang aktivis.
Dukungan terhadap langkah-langkah reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan. “Reformasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat,” imbuhnya.
Pendidikan kepada masyarakat tentang pengelolaan anggaran juga harus menjadi fokus. “Jika masyarakat paham betul bagaimana proses pengelolaan keuangan dilakukan, mereka akan lebih mudah untuk mengawasi dan mengartikulasikan hak-haknya,” ucap seorang pendidik.
Harapan Petani
Harapan para petani agar kasus ini bisa diselesaikan dengan baik sangat besar. Mereka berharap agar setiap pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini dapat dimintai pertanggungjawaban. “Jika ini terungkap, mungkin ke depan akan ada langkah lebih tegas yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah hal ini terulang,” kata seorang petani berusia lanjut.
Kejaksaan diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran dan hasil yang diperoleh dari program ini. “Kami ingin tahu bagaimana uang yang kami bayar melalui pajak digunakan untuk mendukung sektor pertanian,” tegasnya.
Lebih lanjut, transparansi dalam penggunaan dana juga diharapkan dapat menghindari munculnya kekecewaan di antara petani. “Kami berhak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dalam proyek-proyek pemerintah,” imbuhnya.
Menggali Potensi Penyimpangan
Penyidikan ini tidak hanya berfokus pada pengadaan bibit nanas, tetapi juga berpotensi untuk menggali lebih dalam mengenai beragam aspek korupsi lainnya dalam pengelolaan sektor pertanian. “Kami berharap dapat menemukan pola-pola penyimpangan lainnya yang mungkin terjadi di sektor ini,” jelas Rachmat.
Masyarakat pun mendorong agar Kementerian Pertanian ikut serta dalam evaluasi proses ini. “Kita perlu melibatkan pemerintah pusat untuk memahami lebih dalam tentang alur dan transparansi dalam pengadaan,” ungkap seorang aktivis pertanian.
Diskusi tentang reformasi dalam pengadaan akan terus berkembang seiring dengan penyelidikan ini. “Kita harus bisa belajar dari kasus-kasus sebelumnya untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa mendatang,” tambahnya.
Kesimpulan: Menuju Pertanian yang Lebih Baik
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan menjadi pengingat akan pentingnya integritas dalam sektor publik. Penyidikan ini diharapkan bisa membuka jalan bagi perbaikan sistem pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.
Dengan dukungan masyarakat dan tindakan tegas dari Kejaksaan, harapan akan adanya keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana publik semakin membara. “Kami percaya bahwa kami semua memiliki peran untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tutup seorang pemimpin komunitas.
Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, harapan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi sektor pertanian akan dapat tercapai. Keberanian untuk mengungkap dan menuntut segala bentuk korupsi adalah langkah awal menuju keadilan.
