Pembahasan mengenai kemungkinan pemblokiran Cloudflare oleh pemerintah kembali menjadi perhatian publik. Cloudflare selama ini berperan besar dalam menjaga kecepatan, keamanan, dan stabilitas berbagai layanan digital di Indonesia. Karena itu, banyak pihak menilai langkah pemblokiran perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan gangguan luas yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat serta dunia usaha yang semakin bergantung pada internet.
Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa Cloudflare belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar sebagai PSE, sejumlah situs judi online diketahui menggunakan layanan Cloudflare untuk menyembunyikan alamat server asli mereka. Pemerintah telah memberikan tenggat empat belas hari kerja agar perusahaan melakukan pendaftaran sebelum sanksi administratif diberlakukan, termasuk opsi pemutusan akses.
Menurut Afif Hidayatullah dari ITSEC Asia, pemblokiran Cloudflare tidak menyasar inti masalah judi online. Ia menjelaskan bahwa situs judi bekerja dengan cara mengganti domain secara cepat, bahkan dalam hitungan menit. Karena itu, memutus akses Cloudflare justru berpotensi mengganggu lebih banyak layanan legal dibandingkan menghentikan aktivitas ilegal. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada tujuan yang ingin dicapai.
Cloudflare menjadi salah satu perusahaan infrastruktur internet terbesar yang menyediakan Content Delivery Network, perlindungan serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS berkecepatan tinggi, mitigasi bot, hingga sistem reverse proxy yang membantu melindungi server asli. Layanan ini digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, sektor perbankan, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan tinggi, layanan kesehatan, hingga berbagai startup lokal yang membutuhkan akses stabil.
Afif menjelaskan bahwa pemblokiran Cloudflare dapat menimbulkan gangguan luas dalam waktu singkat. Hilangnya akses ke server cache Cloudflare akan membuat waktu muat halaman menjadi lebih lama. Banyak situs layanan publik dapat menjadi lambat atau gagal diakses. Aplikasi transaksi digital seperti e wallet, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan online lainnya bisa mengalami keterlambatan atau kesalahan saat memuat data. Marketplace, aplikasi pemesanan transportasi, hingga platform edukasi daring juga dapat terpengaruh karena koneksi yang tidak stabil.
Selain itu, pemutusan akses Cloudflare dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber. Tanpa perlindungan Cloudflare, situs yang sebelumnya memiliki lapisan keamanan tambahan menjadi lebih terbuka terhadap serangan otomatis maupun serangan terdistribusi. Risiko ini berpotensi besar memengaruhi sektor e commerce dan keuangan digital yang sangat bergantung pada perlindungan tingkat tinggi. Gangguan keamanan dapat menghambat kegiatan usaha dan menurunkan kepercayaan pengguna terhadap platform digital.
Afif menilai bahwa pendaftaran PSE bersifat administratif dan tidak otomatis menghentikan penyalahgunaan layanan Cloudflare oleh situs judi online. Domain ilegal dapat dibuat kembali dengan mudah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan pendekatan kolaboratif dengan Cloudflare. Perusahaan tersebut sudah memiliki mekanisme kerja sama dengan pemerintah dari berbagai negara untuk menutup domain bermasalah secara resmi. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dan tidak mengganggu layanan legal yang bergantung pada jaringan Cloudflare.
Kerja sama ini dinilai dapat memberikan manfaat besar karena dapat menargetkan situs ilegal secara langsung tanpa merusak infrastruktur internet nasional. Dengan jalur komunikasi yang jelas dan dasar hukum yang kuat, Cloudflare dapat menindak domain bermasalah dalam waktu cepat. Sementara itu, ribuan layanan sah yang digunakan masyarakat tetap dapat beroperasi dengan stabil.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa status PSE penting untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap konten terlarang. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan penyedia layanan global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi Indonesia. Sambil menunggu proses pendaftaran berjalan, sejumlah pihak yang menggunakan Cloudflare diimbau menyiapkan langkah antisipasi apabila kebijakan pembatasan diberlakukan.
Keputusan final pemerintah setelah masa tenggat empat belas hari akan menentukan arah penggunaan Cloudflare di Indonesia. Banyak pihak mengingatkan bahwa kebijakan terkait infrastruktur internet membutuhkan perhitungan yang matang karena dampaknya terasa langsung oleh masyarakat, layanan publik, dan pelaku usaha. Dengan peran besar Cloudflare dalam mendukung kecepatan dan keamanan layanan digital, kebijakan yang cermat diperlukan agar penanganan situs ilegal tidak berujung pada gangguan masif terhadap layanan legal yang dipakai jutaan pengguna setiap hari.
