Latar Belakang
Pada 21 Februari 2025, 2.500 mahasiswa berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai titik kumpul sebelum melanjutkan long march menuju Patung Kuda, Jakarta. Aksi ini juga meluas ke wilayah seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi, dengan kesepakatan bersama untuk tidak mengenakan atribut almamater sebagai simbol persatuan dalam menyuarakan tuntutan perubahan.
Alasan Demonstrasi
- Pemangkasan Anggaran Publik:
Kebijakan efisiensi yang mengurangi alokasi untuk sektor pendidikan dan kesehatan menimbulkan kekhawatiran atas penurunan kualitas layanan publik. - Ketimpangan Prioritas:
Sementara sektor vital mengalami pemotongan, alokasi untuk aparat keamanan dan militer tetap dijaga. - Krisis Kepercayaan:
Kebijakan yang dianggap tidak adil menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di kalangan mahasiswa.
Tujuan Aksi
- Meminta evaluasi ulang kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan sektor vital.
- Menyampaikan aspirasi rakyat melalui demonstrasi yang terorganisir.
- Mendorong dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Dinamika Lapangan
- Koordinasi Massa:
Demonstran dari berbagai daerah berkumpul di TIM dan melanjutkan aksi menuju Patung Kuda sebagai simbol perjuangan bersama. - Pengamanan Terpadu:
Sekitar 2.460 personel gabungan dikerahkan di titik strategis dengan penutupan ruas jalan seperti Medan Merdeka Barat dan pengalihan arus lalu lintas demi menjaga ketertiban. - Pendekatan Operasional:
Aparat menerapkan negosiasi dan pelayanan humanis untuk memastikan aksi berlangsung damai dan tertib.
Respons Pemerintah
- Menyatakan kesiapan untuk mendengarkan tuntutan melalui evaluasi kebijakan yang ada.
- Menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan.
- Melaksanakan pengamanan terintegrasi melalui koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi potensi ketidakstabilan.
Kesimpulan
Aksi #IndonesiaGelap merupakan respons nyata terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak adil dan merugikan sektor vital. Demonstrasi ini menegaskan perlunya evaluasi ulang kebijakan serta dialog konstruktif guna memastikan penggunaan anggaran negara yang lebih berpihak pada kesejahteraan publik.
