Jakarta – Kasus kebocoran data kembali mengguncang Indonesia. Sebanyak enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan termasuk di dalamnya adalah data milik Presiden Joko Widodo. Presiden pun segera menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bergerak cepat.
Jokowi menegaskan bahwa mitigasi harus segera dilakukan oleh Kemenkominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk mengatasi kebocoran data ini. Presiden mengingatkan bahwa penyimpanan data yang aman adalah prioritas utama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya sudah memerintahkan Kominfo dan BSSN untuk segera mengatasi masalah ini dengan cepat dan tuntas,” ujar Jokowi saat memberikan pernyataan di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Ia menambahkan bahwa kebocoran data seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya pengelolaan keamanan data, seperti penggunaan password yang kurang aman atau penyimpanan data di berbagai tempat tanpa pengamanan yang baik.
“Hal ini bisa saja terjadi karena penggunaan password yang mudah ditebak atau penyimpanan data yang tidak teratur, sehingga hacker dengan mudah mengaksesnya,” jelas Jokowi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan turut merespons kejadian ini dengan melakukan penyelidikan menyeluruh. Mereka berjanji akan segera menemukan sumber kebocoran dan mengatasi permasalahan tersebut.
“Terkait informasi kebocoran data, tim teknis DJP sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pastinya,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rabu (18/9/2024).
Kasus ini mencuat setelah pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor meliputi NIK, alamat, nomor HP, dan email, dengan nilai jual sekitar Rp 150 juta.
“Diperkirakan ada 6 juta data NPWP yang dijual di forum, dengan harga sekitar Rp 150 juta,” ungkap Teguh.
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk lebih serius dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Penguatan sistem keamanan digital menjadi hal yang sangat mendesak untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan.
