Pemerintah Taiwan resmi menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan. Penetapan ini menyusul diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh otoritas kehakiman Taiwan atas dugaan perekrutan tenaga kerja lokal secara ilegal. Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan sektor teknologi yang dinilai strategis dan sensitif bagi keamanan nasional Taiwan.
Otoritas Taiwan menilai Pete Lau terlibat dalam praktik perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa izin resmi pemerintah. Perekrutan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, yaitu regulasi yang mengatur hubungan ekonomi, bisnis, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan. Aturan ini mewajibkan perusahaan asal China untuk mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum mempekerjakan warga Taiwan.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa kewajiban izin ini bukan sekadar prosedur administratif. Regulasi tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan strategis negara, terutama di sektor teknologi tinggi. Taiwan dikenal memiliki keunggulan sumber daya manusia di bidang semikonduktor, perangkat keras, dan pengembangan teknologi canggih. Keahlian tersebut dianggap sebagai aset nasional yang harus dijaga.
Dalam proses penyidikan, jaksa juga menetapkan dua warga negara Taiwan, Lin dan Cheng, sebagai terdakwa. Keduanya diduga membantu pelaksanaan perekrutan ilegal tersebut. Peran yang disorot meliputi pendirian perusahaan, pengelolaan administrasi, serta perubahan identitas badan usaha yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perekrutan.
Penyelidikan mengungkap bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, nama perusahaan tersebut diganti. Pergantian ini dinilai bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari upaya untuk menyamarkan keterkaitan langsung dengan perusahaan induk dan menghindari pengawasan regulator Taiwan.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi fokus utama aparat penegak hukum. Dalam rentang waktu beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaan aset riset dan teknologi.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi lokal, membiayai proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang terencana dan berkelanjutan.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya bertindak sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan terbatas pada penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien sendiri dan seluruh keputusan strategis berasal dari manajemen pusat. Pernyataan ini dinilai penting oleh penyidik karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga saat ini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang diajukan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya tanggapan terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan publik dan industri teknologi global. Banyak pihak menunggu sikap perusahaan dalam menghadapi tekanan hukum dan regulasi yang muncul.
Kasus ini terjadi di tengah kebijakan Taiwan yang semakin ketat terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, yang merekrut tenaga kerja lokal tanpa izin. Pemerintah Taiwan menilai praktik tersebut berisiko menyebabkan perpindahan keahlian strategis secara tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat merugikan daya saing dan keamanan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah meningkatkan pengawasan dan melakukan berbagai penyelidikan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Penggerebekan, penyitaan dokumen, dan pemeriksaan saksi menjadi bagian dari upaya penegakan hukum tersebut.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menunjukkan sikap tegas pemerintah Taiwan dalam menegakkan aturan lintas selat. Otoritas menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, termasuk bagi tokoh penting di industri teknologi global. Perkembangan kasus ini masih menunggu proses hukum lanjutan serta respons resmi dari OnePlus.
Publik dan pelaku industri kini mencermati dampak kasus ini terhadap reputasi OnePlus serta dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis lintas negara di sektor teknologi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi setempat.
