Proyek reklamasi pulau buatan yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan terus menjadi perhatian komunitas internasional. Selama sekitar 12 tahun, aktivitas penimbunan pasir dan pengerukan sedimen dasar laut telah mengubah kawasan yang sebelumnya didominasi terumbu karang dangkal menjadi daratan baru dengan infrastruktur permanen. Perubahan ini berdampak luas, tidak hanya pada peta geografis, tetapi juga pada stabilitas kawasan, lingkungan laut, dan kepentingan ekonomi global.
Sebelum reklamasi dilakukan, sebagian besar lokasi yang kini menjadi pulau buatan hanyalah karang cincin atau gosong pasir. Area tersebut kerap tenggelam saat air pasang dan tidak layak dihuni. Kondisi ini mulai berubah sejak awal dekade 2010-an, ketika aktivitas kapal keruk China meningkat secara signifikan. Melalui citra satelit, perkembangan reklamasi terlihat jelas dari tahun ke tahun, menunjukkan perubahan cepat pada bentang alam laut.
Puncak pembangunan terjadi pada periode 2013 hingga 2016. Dalam kurun waktu tersebut, China menciptakan lebih dari 1.200 hektar daratan baru. Skala ini menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu reklamasi laut terbesar di dunia yang dilakukan dalam waktu singkat. Sebagian besar pulau buatan berada di kawasan Kepulauan Spratly, wilayah yang sejak lama menjadi sumber sengketa antara China dan beberapa negara Asia Tenggara.
Secara teknis, reklamasi dilakukan menggunakan kapal keruk berkapasitas besar. Kapal ini menyedot pasir dan sedimen dari dasar laut, lalu memompanya ke atas terumbu karang. Penimbunan dilakukan secara bertahap hingga terbentuk lapisan daratan yang cukup tinggi dan stabil. Setelah itu, alat berat seperti bulldozer digunakan untuk meratakan dan memadatkan pasir agar mampu menopang bangunan permanen.
Untuk melindungi daratan baru dari gelombang laut dan badai, struktur penahan berupa batu dan beton dibangun di sekeliling pulau. Setelah fondasi dianggap cukup kuat, pembangunan infrastruktur dimulai. Sejumlah citra satelit menunjukkan keberadaan landasan pacu panjang, jaringan jalan, dermaga, serta bangunan besar. Selain fasilitas sipil seperti mercusuar dan stasiun cuaca, tampak pula instalasi radar dan hanggar pesawat yang memperkuat nilai strategis pulau-pulau tersebut.
Pemerintah China menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan bertujuan mendukung kepentingan sipil. Beijing menegaskan bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk keselamatan navigasi, pemantauan cuaca, penelitian kelautan, serta layanan pencarian dan penyelamatan di laut. Namun, sejumlah negara tetangga dan pengamat independen menilai bahwa karakter infrastruktur yang dibangun menunjukkan fungsi ganda, termasuk kepentingan pertahanan.
Dari sudut pandang geopolitik, keberadaan pulau buatan ini mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Infrastruktur permanen memungkinkan peningkatan pengawasan dan patroli laut. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan memandang perubahan ini sebagai pergeseran status quo yang berpotensi meningkatkan ketegangan. Aktivitas kapal militer dan penjaga pantai di kawasan tersebut menjadi lebih intens dibandingkan satu dekade lalu.
Kepentingan ekonomi global juga terkait erat dengan proyek reklamasi ini. Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran vital yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan dunia setiap tahun. Jalur ini menghubungkan pusat-pusat produksi di Asia Timur dengan pasar di Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, kawasan ini diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang besar, meskipun estimasi pastinya masih diperdebatkan. Dengan kehadiran pulau buatan, China memiliki posisi yang lebih kuat untuk memantau dan mengamankan kepentingannya di jalur strategis tersebut.
Di sisi lain, dampak lingkungan menjadi perhatian serius. Proses pengerukan dan penimbunan pasir menyebabkan kerusakan luas pada terumbu karang. Sedimen yang teraduk menutupi karang hidup dan mengganggu ekosistem laut. Habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut lainnya ikut terdampak. Para ahli lingkungan menilai bahwa kerusakan ini bersifat jangka panjang, karena terumbu karang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, bahkan dalam kondisi terbaik.
Dampak sosial juga dirasakan oleh nelayan lokal di negara-negara sekitar. Wilayah penangkapan ikan yang sebelumnya dapat diakses bebas kini menjadi zona terbatas atau berada di bawah pengawasan ketat. Nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mencari ikan, yang berarti peningkatan biaya operasional dan risiko keselamatan. Kondisi ini memicu keluhan dan ketegangan di lapangan.
Dalam konteks hukum internasional, reklamasi pulau buatan memicu perdebatan panjang. Berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, pulau buatan tidak memiliki status hukum yang sama dengan pulau alami dan tidak otomatis memberikan hak zona ekonomi eksklusif. Putusan arbitrase internasional pada 2016 juga menyatakan bahwa reklamasi tidak mengubah status hukum wilayah laut. China menolak putusan tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya.
Proyek reklamasi ini menunjukkan bagaimana teknologi dan sumber daya dapat mengubah wajah laut secara drastis. Jutaan ton pasir yang dipindahkan telah menciptakan daratan baru sekaligus realitas geopolitik baru. Laut China Selatan kini menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan fisik di laut dapat membawa dampak berlapis yang akan memengaruhi stabilitas kawasan dalam jangka panjang.
