Aksi Demonstrasi di Pati
Pada Rabu, 13 Agustus 2025, ribuan warga Pati, Jawa Tengah, menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut agar Bupati Sudewo segera mundur dari jabatannya. Tuntutan ini muncul setelah kebijakan kontroversial yang berencana menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebanyak 250%. Para demonstran, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, menyuarakan ketidakpuasan mereka di depan kantor bupati.
Sejak pagi hari, massa mulai memadati Alun-alun Pati, meneriakkan yel-yel menuntut agar Bupati Sudewo lengser. “Kami datang ke sini untuk menyampaikan suara rakyat. Sudewo tidak lagi layak memimpin kami,” kata salah satu peserta aksi. Ketegangan mulai terasa saat aparat kepolisian berusaha menghalau massa yang mendekati gerbang kantor bupati.
Situasi semakin memanas ketika beberapa pengunjuk rasa mulai melemparkan barang-barang ke arah petugas. “Kami hanya ingin didengar, tetapi mereka tidak mau menemui kami,” tambah seorang demonstran lainnya, menunjukkan kekecewaannya.
Kericuhan dan Tindakan Aparat
Aksi protes tersebut tidak berjalan dengan damai. Ketegangan meningkat ketika aparat kepolisian menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Dalam situasi yang tidak terduga ini, banyak warga, termasuk anak-anak dan perempuan, yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dialami. “Saya tidak bisa bernapas, mata saya perih,” keluh Kartini, seorang warga berusia 56 tahun yang terkena gas air mata.
Sebanyak 33 orang dilaporkan mengalami luka-luka, dan semua korban kini dirawat di RSUD RAA Soewondo. Direktur RSUD, Rini Susilowati, menyatakan bahwa kondisi seluruh korban stabil, meskipun banyak yang mengalami luka ringan. “Kami berharap mereka segera pulih dan bisa kembali ke rumah,” ujarnya.
Di tengah kekacauan, para pengunjuk rasa semakin emosional dan mulai mendobrak gerbang kantor bupati. “Kami akan terus berjuang hingga Sudewo mundur. Ini adalah suara rakyat yang tidak bisa diabaikan,” teriak seorang inisiator aksi, Ahmad Husein.
Latar Belakang Kebijakan Pajak
Kebijakan yang menjadi pemicu protes ini adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diusulkan oleh Bupati Sudewo. Dalam rapat yang diadakan sebelumnya, ia menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. “PBB di Kabupaten Pati sudah lama tidak naik, dan kami perlu penyesuaian untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” jelas Sudewo.
Namun, banyak warga yang merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan aspirasi masyarakat. Retno, seorang penjual roti, mengungkapkan, “Kenaikan pajak sebesar 250% adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kami butuh pemimpin yang memahami kesulitan rakyat.”
Kekesalan warga semakin meningkat ketika Sudewo tetap bersikukuh untuk melanjutkan kebijakan tersebut. “Kami tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak mengerti kebutuhan masyarakat,” tegas Retno.
Respons Pemerintah dan Gubernur
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bupati Sudewo untuk menemui para demonstran. Ia bahkan memperingatkan Sudewo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang berdemo di kantornya. “Sudah saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasinya dan melihat perkembangan situasinya,” ungkap Luthfi.
Menanggapi situasi yang semakin memanas, Sudewo akhirnya keluar dari kantornya untuk bertemu dengan para pengunjuk rasa. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta maaf dan berjanji untuk lebih baik lagi. Namun, ketika ditanya mengenai tuntutan untuk mundur, Sudewo menolak. “Saya dipilih secara konstitusional, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu,” jelasnya.
Tanggapan ini membuat massa semakin marah. “Kami tidak akan mundur sampai ada keputusan yang jelas,” seru Ahmad Husein, menegaskan bahwa tuntutan untuk mundur tidak akan berubah.
Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah
Pakar politik dari Universitas Diponegoro, Wahid Abdulrahman, menjelaskan bahwa proses pemberhentian bupati bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian seorang kepala daerah harus melalui serangkaian prosedur yang melibatkan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.
“Prosesnya meliputi pengusulan oleh DPRD yang harus diikuti oleh pemeriksaan dan keputusan oleh Mahkamah Agung,” katanya. Namun, jika tekanan dari masyarakat cukup besar, pemakzulan bisa saja terjadi meskipun tidak mudah.
Wahid menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah. “Jika kepercayaan itu hilang, maka bisa saja terjadi pemakzulan, terutama jika DPRD mendukung langkah tersebut.”
Aspirasi Masyarakat yang Tidak Terabaikan
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Sudewo. Ahmad Husein, salah satu inisiator aksi, menegaskan bahwa tuntutan untuk mundur tidak akan berubah. “Kami akan terus mendesak sampai Sudewo menyatakan mundur,” ungkapnya.
Masyarakat menginginkan pemimpin yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat. Mereka merasa terpinggirkan dan tidak didengarkan, sehingga memicu kemarahan yang meluas. “Kami tidak ingin dipimpin oleh orang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi,” kata Husein.
Komentar Para Pakar
Para pakar politik menyoroti pentingnya komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat. Nur Hidayat Sardini, seorang pakar politik, menilai bahwa ketidakpuasan ini muncul akibat minimnya empati dari Bupati Sudewo dalam membuat kebijakan. “Bupati harus mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak memaksakan kebijakan yang merugikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wahid Abdulrahman menambahkan bahwa dalam masa “bulan madu” seorang kepala daerah, seharusnya hubungan dengan masyarakat berjalan baik. Namun, dalam kasus ini, Sudewo justru memperburuk hubungan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Masa Depan Bupati Pati
Dengan situasi yang semakin memanas, masa depan Bupati Sudewo menjadi tidak menentu. Masyarakat yang kecewa terus mendesak agar ada perubahan dalam kepemimpinan. “Kami akan tetap di sini sampai ada keputusan yang jelas. Kami ingin pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyat,” kata salah satu demonstran.
Sudewo kini menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Jika aksi protes terus berlanjut dan DPRD mendukung pemakzulan, proses pemberhentian mungkin akan segera berlangsung.
Kesimpulan
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Pati menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketidakpuasan yang meluas terhadap kebijakan Bupati Sudewo menjadi refleksi dari kegagalan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, sudah saatnya bagi pemimpin untuk lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan rakyat. Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kebijakan yang diambil, tetapi juga dari hubungan yang dibangun dengan masyarakat.
